Komisi XI DPR menyayangkan sikap pemerintah dalam proses perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak diantisipasi sejak awal, sehingga sempat dinyatakan tidak beroperasi.

Ini sudah semakin kemana-mana. Ini artinya apa, artinya bahwa ini bisa saja amandemen jadi bola liar yang kemudian kita sendiri tidak pernah tahu, serta yang dibahas yang dimaksud untuk amandemen titik mana.

Ketua Harian DPP Gerindra ini menjelaskan, perpanjangan jabatan Paglima TNI ini bisa melalui dua cara alernatif. Bisa dengan revisi UU maupun Perppu oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Usul memperpanjang jabatan presiden ini berpotensi membuat sirkulasi politik ditanah air memanas, dan bisa membuat ketidak pastian masa depan berbangsa dan bernegara di NKRI.

Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan.

Kami ini amandemen. Kami non partisan. Kami sebagai seorang independen juga berhak mengajukan diri menjadi Presiden. Saya sampaikan silahkan saja kalau mau amandemen konstitusi.

Sudah banyak praktisi, politisi, pengamat, bahkan rakyat yang mengomentari itu. Oleh karena itu saya tak ingin menambah polemik soal big data itu.

Kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan saja.

Soal 3 periode ini kan regulasinya tidak ada. Makanya kalau kita ikut-ikutan dukung artinya kan melanggar Konstitusi. Yang kemarin itu kita anggap pembohongan dan pembodohan.